Fluktuasi mata uang kripto, dan tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dan bank sentral.
ABSTRAK
Mata uang kripto dirancang untuk menjadi uang, tetapi tidak berfungsi seperti uang. Mata uang selalu memiliki penerbit, biasanya entitas tepercaya seperti pemerintah. Sudah ada tanda-tanda bahwa mata uang kripto digunakan lintas batas. Jika tren ini diatur, beberapa aliran terkait pembayaran komersial, pengiriman uang, atau investasi lintas batas akan diselesaikan dalam mata uang kripto ini. Mata uang kripto dirancang khusus untuk menghindari sistem keuangan yang diatur. Ini seharusnya menjadi alasan yang cukup untuk memperlakukan mereka dengan hati-hati. Jelas pula bahwa mata uang kripto tidak dapat didefinisikan sebagai mata uang, aset, atau komoditas; mereka tidak memiliki arus kas yang mendasarinya dan tidak memiliki nilai intrinsik; dan hal ini mirip dengan skema piramida, atau mungkin bahkan lebih buruk. Ini seharusnya menjadi alasan yang cukup untuk mengecualikan mereka dari sistem keuangan formal. Namun yang lebih penting, mata uang kripto berpotensi merusak sistem moneter, otoritas moneter, sistem perbankan, dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian.
Kata kunci: mata uang, mata uang kripto, risiko, bank sentral, pemerintah, inovasi keuangan.
Pertanyaan yang diajukan dalam proposal tesis ini adalah: Uang Kripto dianggap sebagai sebuah inovasi, termasuk keuangan terdesentralisasi dan aplikasi blockchain .Namun, mengapa uang kripto membawa dampak mengganggu sistem keuangan tradisional? Tujuan mendasar dari teknologi blockchain, yang menjadi dasar produk kripto ini, adalah untuk menciptakan perantara keuangan yang selama ini diabaikan oleh bank. Sifat dasar kelas produk kripto dirancang untuk menerobos sistem keuangan yang sudah mapan dan, pada tingkat yang lebih besar, pemerintahan. Beberapa ahli mengklaim bahwa mata uang kripto dapat disebut mata uang “bebas”. Oleh karena dari perspektif regulasi, hanya memperlakukan mata uang kripto sebagai mata uang, aset, atau komoditas lainnya mungkin tidak cukup. Mereka juga harus dilihat sebagai gerakan sosial yang potensial.
Tujuan penelitian
Tujuan artikel ini didasarkan pada tujuan berikut
Memahami konsep dasar mata uang kripto dan produk terkait.
B. Menilai risiko yang terkait dengan mata uang kripto.
C. Membahas isu-isu terkait mata uang kripto yang perlu ditangani oleh Bank Sentral Di Indonesia atau Pemerintah Pusat.
III Pemahaman konseptual tentang mata uang kripto.
Dalam transaksi yang melibatkan uang kertas, penerima hanya perlu memeriksa apakah uang kertas tersebut palsu atau curang. Oleh karena penerima pembayaran adalah validator instrumen pembayaran. Pengaturan ini biasanya berhasil, kecuali dalam kasus yang jarang terjadi di mana penerima tidak dapat yakin bahwa uang itu asli. Dalam transaksi digital, verifikasi pembayaran dilakukan oleh perantara seperti bank, karena hampir semua transaksi elektronik melibatkan pemindahan dana dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya. Protokol ini juga berhasil karena bank dapat membuktikan bahwa saldo rekening pengirim cukup untuk menyelesaikan transaksi. Beberapa orang meyakini bahwa pialang bank tidak diperlukan. Alasannya adalah mereka meyakini bank tersebut bertindak mencurigakan atau mengenakan biaya berlebihan. Mereka tidak menyukai bank besar dan tidak ingin transaksi mereka dilacak. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang tidak menyukai pialang bank.
Pemerintah menemukan solusinya dengan menciptakan mata uangnya sendiri. Masalah mendasar yang mereka coba pecahkan adalah bahwa uang elektronik mudah disalin dan tidak memiliki lembaga tepercaya seperti bank. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana jaringan memastikan bahwa mata uang yang sama tidak diterbitkan dua kali. Ini disebut “masalah pengeluaran ganda.” “Orang” pertama yang memecahkan masalah ini adalah Satoshi Nakamoto, yang membuka jalan bagi terciptanya Bitcoin. Dia mencapainya dengan menciptakan blockchain. Ketika transaksi terjadi di blockchain, transaksi tersebut dikirim ke semua komputer dalam jaringan. Serangkaian transaksi baru (disebut “blok”) diverifikasi melalui mekanisme konsensus yang disepakati, dan blok transaksi yang diverifikasi kemudian ditambahkan ke blockchain sebelumnya. Setiap blok terhubung dengan blok sebelumnya, yang membuat pengeluaran ganda menjadi sulit karena memerlukan perubahan setiap blok Bitcoin berikutnya serta banyak blok lainnya (secara kolektif, mata uang kripto). Awalan “crypto” mengacu pada penggunaan kriptografi untuk memverifikasi transaksi. Fitur utama mata uang kripto adalah bahwa ia merupakan sistem terdesentralisasi di mana transaksi diverifikasi oleh para partisipannya sendiri. Mata uang kripto dirancang untuk menghindari sistem keuangan dan semua kendalinya. Mata uang kripto tidak dapat dilacak ke pemerintah. Meskipun mata uang kripto ini diproses melalui rekening bank, tujuan transaksi tidak dapat dilacak, yang memungkinkan mata uang kripto tersebut menghindari kontrol pemerintah. Mata uang kripto beroperasi melalui internet dan tidak memerlukan kehadiran fisik.
Mata uang kripto yang paling populer, Bitcoin, diciptakan lebih dari satu dekade lalu pada tahun 2028. Hingga lima tahun lalu, total kapitalisasi pasar semua mata uang kripto hanya $20 miliar. Nilai ini naik menjadi $289 miliar pada Februari 2020, sebelum melonjak ke puncaknya di $2,9 triliun pada November 2021. Saat ini (9 Februari 2022) nilainya adalah $1,98 triliun. Bitcoin memegang pangsa pasar sebesar 42% dari kapitalisasi pasar ini. Dua mata uang kripto terbesar menguasai 61%, sedangkan lima mata uang kripto terbesar menguasai 71%. Jumlah total mata uang kripto telah mencapai 17.436, dan jumlah total bursa telah mencapai 450.
TINJAUAN PUSTAKA
Sekaranglah saatnya untuk menilai sifat mata uang kripto, dampaknya, dan rumor yang saat ini beredar di Jakarta tentang topik ini. Dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang (a) apa sebenarnya mata uang kripto (b) peran ekonomi penting yang dimainkannya, dan (c) risiko yang mungkin ditimbulkannya terhadap masyarakat dan ekonomi.
Mata uang kripto dirancang untuk menjadi uang, tetapi tidak berfungsi seperti uang. Mata uang selalu memiliki penerbit, biasanya entitas tepercaya seperti pemerintah. Bahkan jika emas digunakan sebagai mata uang, koin emas harus dikeluarkan oleh entitas berdaulat. Secara historis, uang telah menjadi komoditas atau instrumen utang dengan nilai intrinsik. Mata uang kripto tidak sesuai dengan pemahaman uang ini karena tidak memiliki penerbit, bukan instrumen utang atau komoditas, dan tidak memiliki nilai intrinsik. Uang membutuhkan kepercayaan, tetapi tidak semua yang dapat dipercaya adalah uang. Meskipun teknologi telah membuat masyarakat percaya pada mata uang kripto, mata uang kripto hanya dapat berfungsi sebagai mata uang di lingkungan pribadi dan tertutup. Mata uang kripto tidak secara otomatis menjadi mata uang bagi masyarakat umum, dan memang seharusnya begitu.
Di beberapa negara, mata uang kripto dianggap sebagai aset keuangan. Hal ini juga dipertanyakan karena semua investasi keuangan memiliki potensi arus kas dan dapat menjadi beban bagi sebagian orang. Mata uang kripto bukanlah beban atau potensi arus kas bagi siapa pun. Mata uang kripto, menurut definisinya, bukanlah aset keuangan.
Ada juga upaya untuk memperlakukan mata uang kripto sebagai komoditas. Namun, mata uang kripto tidak dapat dibandingkan dengan komoditas karena tidak berwujud dan tidak memiliki nilai fisik. Ada beberapa upaya aneh untuk menyamakan beberapa mata uang kripto dengan emas, membatasi persediaannya seperti sumber daya alam, atau menciptakannya melalui penambangan. Jumlah mata uang kripto harus dibatasi, dan desainnya dapat diubah kapan saja. Oleh karena keterbatasan ini bersifat buatan. Jika suatu mata uang kripto memiliki persediaan terbatas, batasan ini tidak berlaku untuk semua mata uang kripto pada saat yang sama. Lebih jauh lagi, penambangan emas sendiri tidak menghasilkan pendapatan apa pun. Agar berfungsi sebagai mata uang, emas harus dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah.
Jadi jika mata uang kripto bukanlah mata uang dalam pengertian tradisional dan bukan aset finansial atau fisik, apa hakikat mata uang kripto? Para pengikutnya berimprovisasi dan menyebutnya aset digital. Namun, klaim ini dipertanyakan, karena mata uang kripto tidak memiliki kegunaan dasar seperti perangkat lunak penyewaan mobil atau sistem perbankan inti (atau dalam hal ini, telepon pintar). Pada dasarnya, ini berarti bahwa mata uang kripto adalah kode elektronik yang telah menghasilkan begitu banyak kegembiraan sehingga orang bersedia membayar untuk membeli hak cipta atas kode elektronik tersebut dengan harapan seseorang akan membelinya di masa mendatang dengan harga lebih tinggi. Bahkan mata uang yang awalnya dimaksudkan sebagai alat tukar pun menarik untuk investasi spekulatif.
Sejauh ini, hasil keuntungan mata uang kripto seperti Bitcoin sangat mengesankan. Mata uang kripto mirip dengan skema piramida, kontrak spekulatif, dan perjudian. Bahkan, beberapa orang berpendapat bahwa sistem asli yang dikembangkan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920-an lebih baik daripada mata uang kripto dari perspektif sosial. Kenyataanya, skema Ponzi berinvestasi pada aset yang menghasilkan pendapatan. Bitcoin mirip dengan obligasi tanpa kupon; Sama seperti membeli obligasi, tidak ada bunga yang harus dibayarkan dan tidak ada pokok yang harus dibayarkan. Jika arus kas obligasi itu sama, valuasinya akan nol. Faktanya, nilai fundamental mata uang kripto dipertanyakan. Ketika semuanya akhirnya kembali seimbang, prospek bagi investor mata uang kripto tidak akan lagi begitu baik.
Peran mata uang kripto dan uang riil.
Jika mata uang kripto benar-benar ingin merevolusi keuangan, kita perlu memahami peran pastinya dalam keuangan. Saham memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal ventura, obligasi memungkinkan perusahaan/pemerintah untuk meminjam uang, reksa dana memungkinkan investor individu untuk mendiversifikasi portofolionya, derivatif memungkinkan pengguna untuk mengelola risiko, dan seterusnya. Setiap instrumen keuangan memiliki kegunaan mendasar lainnya selain menjadi aset investasi. Apa peran mata uang kripto dalam konteks ini? Karena mereka mengaku sebagai uang, pertanyaannya adalah: apakah mereka berfungsi sebagai uang? Jawabannya adalah volatilitas banyak mata uang kripto menjadikannya alat tukar yang efektif. Lebih jauh lagi, tidak ada alasan untuk berasumsi apriori bahwa orang akan memercayai mereka seperti mereka memercayai mata uang fiat. Kegunaannya sebagai alat pembayaran tampaknya minimal.
Apakah mata uang kripto berguna? Mengingat kenaikan nilai beberapa mata uang kripto, sebagian orang percaya bahwa mata uang kripto berguna. Bayangkan semua bentuk penyimpanan nilai – mata uang kripto adalah uang, aset keuangan, atau komoditas yang berwujud dan memiliki nilai intrinsik. Kita telah melihat bahwa mata uang kripto tidak termasuk dalam kategori mana pun di atas. Terlepas dari penilaian saat ini, nilai mata uang kripto dapat dengan mudah turun ke nol jika banyak orang memilih untuk tidak berpartisipasi.
Diskusi besar tentang mata uang kripto sebagai inovasi revolusioner tampaknya tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan apa pun di pasar keuangan saat ini, atau untuk memenuhi kebutuhan yang ada secara lebih efisien. Namun, meskipun mata uang kripto dilarang di seluruh dunia, inovasi ini masih dapat berkembang karena antusiasme masyarakat terus tumbuh dan antusiasme ini tidak akan berkurang bahkan jika pemerintah memutuskan untuk melarang mata uang kripto.
PEMBAHASAN
Risiko yang terkait dengan mata uang kripto.
Ada dua risiko mendasar dengan mata uang kripto: i. Mereka dirancang untuk menjadi mata uang pribadi. dan ii. Tujuan mereka adalah untuk menghindari kontrol pemerintah terhadap standar integritas keuangan seperti KYC. Mata uang swasta telah menyebabkan ketidakstabilan di masa lalu. Kita tidak dapat menggunakan mata uang swasta hanya karena teknologi memungkinkannya, tanpa mempertimbangkan kerusakan yang ditimbulkannya pada status hukum, sosial, dan ekonomi masyarakat. Setiap mata uang swasta pada akhirnya akan menggantikan rupee sampai batas tertentu. Ini akan melemahkan status rupee sebagai mata uang. Jika satu atau lebih mata uang swasta diizinkan, negara tersebut akan memiliki sistem moneter paralel. Oleh karena semakin diterimanya mata uang kripto akan mengarah pada “dolarisasi” ekonomi kita yang efektif. Dengan latar belakang ini, langkah-langkah kebijakan moneter yang saat ini diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatasi masalah seperti inflasi tidak akan berhasil karena kebijakan moneter tidak akan berdampak pada mata uang selain rupiah atau alat pembayaran lainnya. Dalam skenario ini, Jakarta tidak hanya akan kehilangan ciri penentu kedaulatannya – mata uangnya – tetapi juga kontrol politik atas perekonomian. Jika kebijakan moneter kehilangan daya tariknya, kemampuannya untuk mengendalikan inflasi akan sangat terbatas.
Mata uang kripto dapat ditukar dengan mata uang seperti dolar AS atau euro, menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menukar uang. Mengizinkan mata uang swasta akan melemahkan kemampuan sistem perbankan untuk memobilisasi simpanan rupee dan dengan demikian menyediakan kredit. Pinjaman mata uang yang dapat dikonversi tidak dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Dalam kasus ekstrem, mengubah simpanan dan pinjaman dalam jumlah besar menjadi mata uang kripto dapat memberi tekanan pada sistem perbankan, mengganggu stabilitasnya, dan membahayakan stabilitas keuangan.
Sudah ada tanda-tanda bahwa aliran lintas batas dalam bentuk mata uang kripto sedang terjadi. Jika tren ini diatur, beberapa aliran terkait pembayaran komersial, pengiriman uang, atau investasi lintas batas akan diselesaikan dalam mata uang kripto ini. Karena mata uang kripto ini bukan mata uang cadangan, hal ini dapat berdampak negatif pada cadangan devisa Jakarta yang merupakan tulang punggung stabilitas sektor eksternal. Lebih jauh lagi, pembayaran kripto ini dapat dilakukan di luar regulasi modal. Hal ini akan berdampak negatif pada integritas sistem rekening modal karena kontrol politik terhadap arus modal akan diabaikan. ternyata
Akumulasi cadangan devisa dan kontrol nilai tukar menimbulkan masalah serius bagi stabilitas makroekonomi.
Penting untuk dipahami bahwa kekhawatiran tentang mata uang pribadi tidak terbatas pada Bitcoin atau mata uang kripto. Kekhawatiran ini berlaku pada mata uang pribadi apa pun, baik digital maupun fisik, dan terlepas dari apakah mata uang tersebut didasarkan pada mata uang kripto atau tidak. Stablecoin semakin populer di seluruh dunia, mungkin karena lebih stabil daripada Bitcoin. Sistem perbankan sentral atau pemerintah seharusnya lebih memperhatikan stablecoin karena mereka lebih efektif sebagai mata uang daripada mata uang kripto yang mudah berubah.
Ada beberapa konsekuensi negatif yang lebih serius daripada mengizinkan mata uang kripto masuk ke dalam sistem keuangan formal. Beberapa orang menyatakan bahwa penilaian mata uang kripto tidak berdasar. Karena penilaian terutama didasarkan pada persepsi dan bukan pada nilai fundamental, penilaian semacam itu pasti akan berdampak buruk pada stabilitas moneter suatu negara dan mengakibatkan kerugian besar bagi kekayaan investor, bahkan jika mata uang tersebut dilarang sebagai alat pembayaran. Pemborosan energi masyarakat di bidang infrastruktur kripto selalu menjadi topik yang banyak dibahas. Diperkirakan pada tahun 2019, Bitcoin akan menghabiskan listrik sebanyak seluruh Swiss. Oleh karena tampaknya tidak ada alasan untuk mengizinkan penggunaan mata uang kripto sebagai uang. Legalisasi di Jakarta Namun, berbagai argumen telah diajukan untuk legalisasi dan regulasi ketat terhadap mata uang kripto.
Ada dua aliran pemikiran utama mengenai mata uang kripto. Salah satu pilihannya adalah melegalkan dan mengatur mata uang kripto, pilihan lainnya adalah melarangnya. Pandangan pertama adalah mengatur mata uang kripto. Pandangan ini didukung oleh para pendukung teknologi, yang melihat blockchain, juga dikenal sebagai teknologi buku besar terdistribusi, sebagai teknologi yang menjanjikan yang dapat membawa manfaat bagi warga di seluruh dunia. Sebagian besar negara belum melarang mata uang kripto, tetapi sedang mempertimbangkan beberapa bentuk regulasi. Banyak warga negara telah berinvestasi dalam mata uang kripto, dan larangan investasi mata uang kripto dapat menyebabkan mereka kehilangan asetnya. Argumen umum yang menentang pelarangan mata uang kripto adalah jika negara-negara maju mengikuti jejak negara-negara berkembang, pelarangan semacam itu tidak akan dilaksanakan. Seperti disebutkan di atas, sebagian besar mata uang kripto dimiliki secara internasional oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara maju. Oleh karena pengenalan mata uang kripto yang lebih baik akan meningkatkan pertumbuhan dan lapangan kerja mereka. Negara-negara maju, khususnya, dapat memperoleh keuntungan dari mata uang kripto yang menggantikan mata uang pasar berkembang karena hal ini akan memungkinkan mereka untuk menjalankan kontrol strategis yang lebih besar atas pasar negara berkembang. Negara-negara maju memiliki sistem hukum yang lebih cepat, sehingga kekhawatiran tentang penyalahgunaan mata uang kripto dapat diatasi melalui sistem hukum. Akan tetapi, Jakarta belum mengadili satu pun kasus eksploitasi konsumen yang besar. Negara maju memiliki kekuatan politik untuk mengendalikan perusahaan mata uang kripto. Contoh paling baru adalah pemulihan Bitcoin oleh AS dari peretas jaringan pipa minyak AS. Meskipun ada klaim bahwa mata uang kripto tidak dapat dilacak, Jakarta dan sebagian besar negara lain tidak memiliki keuntungan ini. Argumen lain yang sering dikutip adalah bahwa banyak penduduk kota telah berinvestasi dalam mata uang kripto dan larangan akan menyebabkan hilangnya aset. Ada tiga alasan mengapa argumen ini tampaknya tidak berdasar. Pertama, larangan Jakarta tidak berarti investor akan mengalami kerugian, karena mereka mempunyai alternatif yang lebih masuk akal. Kedua, orang-orang yang berinvestasi pada instrumen ini sepenuhnya memahami risiko yang terlibat. Bank sentral telah memperingatkan investor tentang risiko ini selama hampir satu dekade. Komite antarpemerintah dilaporkan merekomendasikan larangan mata uang kripto. Selama tiga tahun, mata uang kripto belum menjadi produk yang diatur dan tidak ada regulasi untuk melindungi investor. Investor yang membeli instrumen ini melakukannya dengan mata terbuka, atas risiko mereka sendiri, dan tanpa meminta keringanan dari regulator. Ketiga, tidak ada data tentang berapa banyak investor yang berinvestasi pada instrumen ini dan berapa besar investasinya. Data yang dikumpulkan secara informal pada bulan November tampaknya menunjukkan bahwa investasi mata uang kripto Urban tidak berharga (meskipun tingkat pertumbuhannya dapat menimbulkan kekhawatiran di masa mendatang). Data menunjukkan bahwa empat dari lima investor memiliki dana investasi kurang dari Rp 10.000 di akun mereka, dengan ukuran kepemilikan rata-rata sebesar Rp 1.566. Jika memungkinkan, hilangnya kekayaan kemungkinan hanya akan memengaruhi sebagian kecil investor.
Menariknya, kepemilikan terkonsentrasi tampaknya menjadi ciri khas mata uang kripto, seperti yang ditunjukkan oleh laporan yang diterbitkan oleh The Telegraph pada bulan Januari 2021
Menurut data industri, sekitar 13% dari seluruh bitcoin disimpan di lebih dari 100 akun individu.
Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ini — sering kali berada di tangan pendiri atau investor awal dalam apa yang disebut-sebut sebagai (atau setidaknya dianggap sebagai) sistem moneter alternatif — dapat membuat sistem tersebut rentan terhadap manipulasi. Argumen bahwa mata uang kripto tidak boleh dilarang karena pelarangan tidak mungkin efektif adalah argumen yang dangkal. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa perdagangan narkoba masih meluas meskipun telah dilarang dan oleh karena itu harus dilegalkan dan diatur. Jika mata uang kripto dilarang, sebagian besar investor yang taat hukum akan berhenti berinvestasi. Dan beberapa orang yang terus berinvestasi pada dasarnya terlibat dalam kegiatan ilegal. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menekankan perlunya larangan tersebut, bukan untuk mencabutnya.
Mata uang kripto makin populer sejalan dengan perkembangan gaya hidup manusia. Beberapa pihak juga percaya bahwa kekhawatiran yang timbul akibat diperbolehkannya mata uang swasta untuk berfungsi sebagai “alat tukar” adalah sah adanya. Oleh karena mata uang tersebut tidak boleh dianggap sebagai alat pembayaran yang sah melainkan aset tetap. Argumen ini tampaknya lebih didasarkan pada harapan daripada keyakinan nyata. Jika mata uang tersebut tidak diperbolehkan digunakan sebagai uang, itu berarti mata uang kripto akan terus digunakan sebagai penyimpan nilai. Dibandingkan dengan permintaan transaksi, permintaan terhadap “alat tukar” merupakan sumber permintaan mata uang yang lebih penting. Untuk memahami ini, kita hanya perlu membandingkan jumlah deposito berjangka dan deposito transaksi.
Dengan dukungan media periklanan dan pemasaran online, kekhawatiran yang sama akan muncul kembali jika mata uang kripto digunakan sebagai alat penyimpan nilai. Lebih jauh lagi, tidak seperti nilai rupee, yang didukung oleh kebijakan moneter dan status alat pembayaran yang sah, nilai aset kripto bergantung sepenuhnya pada harapan bahwa pihak lain juga akan menilai dan menggunakannya. Karena penilaian sebagian besar didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar, hal ini pasti akan berdampak buruk pada stabilitas moneter dan fiskal suatu negara, bahkan jika mata uang tersebut tidak diperbolehkan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Ada alasan lain mengapa regulasi mata uang kripto tidak masuk akal. Seperti disebutkan sebelumnya, mata uang kripto bukanlah mata uang, aset keuangan, aset fisik, atau bahkan aset digital. Oleh karena mata uang kripto, di mana pun lokasinya, tidak dapat diatur oleh regulator (badan pengawas keuangan) karena tidak mungkin mengatur sesuatu yang tidak dapat didefinisikan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Artikel ini merekomendasikan penyelidikan mata uang virtual yang didasarkan pada teknologi yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Mata uang kripto dirancang khusus untuk menghindari sistem keuangan yang diatur. Itu seharusnya menjadi alasan yang cukup untuk menikmatinya dengan hati-hati. Kita juga melihat bahwa mata uang kripto tidak dapat didefinisikan sebagai mata uang, aset, atau komoditas; mereka tidak memiliki arus kas yang mendasarinya dan tidak memiliki nilai intrinsik. Mereka mirip dengan skema piramida, atau mungkin lebih buruk. Ini seharusnya menjadi alasan yang cukup untuk memisahkan mereka dari sistem keuangan formal. Yang lebih penting, mereka merusak sistem moneter, otoritas moneter, sistem perbankan, dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan ekonomi. Mereka mengancam kemandirian finansial suatu negara, sehingga negara tersebut rentan terhadap manipulasi strategis oleh perusahaan swasta yang menciptakan uang atau oleh pemerintah yang mengendalikannya. Semua faktor ini menunjukkan bahwa melarang mata uang kripto mungkin merupakan pilihan paling cerdas bagi Jakarta. Artikel ini mengkaji argumen para pendukung regulasi mata uang kripto dan menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun di antara argumen tersebut yang menentang regulasi mendasar.
