Analisis Ketahanan UMKM Jakarta dan Tiga Pilar Keberlanjutan Pasca Pandemi COVID-19

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta memegang peranan vital dalam struktur perekonomian nasional, menyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, ketahanan operasional segmen usaha ini dihadapkan pada disrupsi makroekonomi, terutama pasca-Pandemi COVID-19, serta tuntutan global terhadap Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup dimensi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Studi ini bertujuan menganalisis realitas upaya UMKM di Jakarta dalam menyeimbangkan ketiga pilar keberlanjutan tersebut di tengah kondisi operasional yang menantang. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UMKM berperan sebagai penyangga sosial-ekonomi (terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan perempuan), implementasi praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) menghadapi kendala signifikan, terutama keterbatasan sumber daya dan data terverifikasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang terstruktur, insentif finansial, dan penguatan kapasitas digital untuk mendorong transisi UMKM menuju model bisnis hijau dan berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan Bisnis, COVID-19, ESG, Jakarta.

PENDAHULUAN

Globalisasi dan disrupsi kesehatan berskala global telah menegaskan pentingnya ketahanan operasi bisnis sebagai prasyarat bagi stabilitas ekonomi nasional. Di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang merupakan pusat aktivitas ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan segmen usaha yang paling dominan dan krusial. Sektor UMKM secara nasional menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi di atas 60% terhadap PDB (Kemenkop UKM, 2023, dalam Janah, 2024).

Namun, dinamika ini dibayangi oleh berbagai tantangan krusial, mulai dari tekanan krisis global, tuntutan integrasi pasar, hingga kewajiban untuk mengadopsi prinsip Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keseimbangan integral antara dimensi ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet) (ResearchGate/Anonim, 2025).

Pandemi COVID-19 memperburuk kerentanan UMKM, yang ditandai dengan penurunan drastis pada arus kas dan volume penjualan (Utami, 2024). Mengingat peran strategis sektor ini dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan kunci:

1. Apa tantangan utama yang dihadapi UMKM di Jakarta dalam menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan pasca-Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana intervensi kebijakan dapat mendorong transisi UMKM menuju model bisnis yang lebih tangguh dan berkelanjutan?

PERAN KRUSIAL UMKM DALAM DIMENSI SOSIAL DAN EKONOMI

Sektor UMKM di Jakarta bukan hanya motor penggerak ekonomi regional, tetapi juga berperan sebagai penyangga sosial utama. Statistik menunjukkan bahwa mayoritas unit usaha adalah mikro (sekitar 80% adalah wiraswasta), dengan persentase signifikan di antaranya dijalankan oleh perempuan. Kontribusi ini secara langsung berdampak pada:

1. Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM menyerap hampir seluruh tenaga kerja yang ada, sehingga menjadi kunci dalam strategi pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, terutama pasca-pandemi (Janah, 2024).
2. Pemberdayaan Kelompok Rentan: Banyak UMKM mempekerjakan perempuan, pemuda, dan masyarakat tanpa pendidikan tinggi, yang secara fundamental meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi ketimpangan sosial.

Meskipun demikian, ketahanan ekonomi UMKM sangat rapuh. Selama pandemi, permasalahan utama yang muncul adalah kekurangan likuiditas untuk biaya operasional, kesulitan dalam rantai pasok bahan baku, dan penurunan penjualan yang mencapai 90% pada sektor-sektor tertentu (Untan Jurnal, 2020).

TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBERLANJUTAN (ESG) PADA UMKM

Tuntutan global dan domestik kini mengarah pada penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai standar baru operasi bisnis. Bagi UMKM, implementasi ESG membawa peluang (akses pasar global dan pembiayaan hijau) sekaligus tantangan:

1. Kesenjangan Sumber Daya dan Kapasitas (Dimensi Lingkungan & Tata Kelola)

Korporasi besar memiliki sumber daya yang memadai untuk implementasi ESG, namun UMKM menghadapi kendala parah. Keterbatasan modal, kelemahan manajemen SDM, dan kurangnya literasi keuangan membuat adopsi praktik ESG menjadi sulit (BKPM, 2023). Tantangan utama terletak pada minimnya data terverifikasi terkait profil bisnis dan rantai pasok UMKM, yang menghambat upaya lembaga keuangan dan investor untuk memberikan dukungan (Stringer, 2024).

2. Prioritas Ekonomi Jangka Pendek

Dalam situasi krisis pasca-COVID-19, fokus utama UMKM adalah mempertahankan kelangsungan hidup (profitabilitas) dan arus kas, mengesampingkan investasi pada praktik berkelanjutan jangka panjang. Analisis menunjukkan bahwa prioritas pemulihan ekonomi adalah kinerja UMKM, diikuti oleh adopsi e-commerce, sebagai respons langsung terhadap tuntutan pasar yang berubah (ejournal unira malang, 2025).

STRATEGI ADAPTASI DAN KESEIMBANGAN TRIPEL HELIX

Untuk mencapai keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, diperlukan strategi adaptasi yang terintegrasi dan didukung oleh kebijakan proaktif:

1. Penguatan Pilar Ekonomi melalui Digitalisasi

Digitalisasi infrastruktur dan manajemen elektronik menjadi mekanisme respons utama untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatan teknologi tidak hanya membantu UMKM bertahan dari pembatasan fisik selama pandemi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan peluang kerja baru di sektor digital (Janah, 2024).

2. Kebijakan Retensi Kerja dan Perlindungan Sosial (Pilar Sosial)

Pemerintah perlu memperkuat skema retensi pekerjaan (subsidi upah) dan intervensi pasar tenaga kerja melalui pelatihan e-learning. Selain itu, pengembangan kebijakan ketenagakerjaan terpadu yang menggabungkan promosi investasi asing dan pengembangan keterampilan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas lapangan kerja.

3. Transisi Menuju Ekonomi Hijau (Pilar Lingkungan)

Transisi UMKM menuju model bisnis hijau adalah imperatif. Hal ini melibatkan penguatan kontribusi UMKM terhadap ekonomi rendah karbon melalui insentif keuangan yang ditargetkan dan pengembangan peta jalan transformasi yang terstruktur (Bappenas, 2025). Langkah-langkah ini, seperti penetapan Standar Nasional untuk UMKM Hijau, bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memanfaatkan potensi pasar hijau.

KESIMPULAN

Ketahanan operasional UMKM di Jakarta pasca-Pandemi COVID-19 secara fundamental terkait dengan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan Tiga Pilar Keberlanjutan. Meskipun peran UMKM sebagai penyerap tenaga kerja (Sosial) dan kontributor PDB (Ekonomi) terbukti kuat, dimensi Lingkungan dan Tata Kelola (ESG) masih menjadi hambatan akibat keterbatasan sumber daya. Upaya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh intervensi holistik yang memfasilitasi akses digital, memberikan insentif finansial untuk praktik hijau, dan membangun kapasitas SDM yang relevan, guna menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. (2025). Buku Putih: Mewujudkan Masa Depan Bisnis Berkelanjutan melalui Pemberdayaan UMKM Hijau. Perpustakaan Digital Kementerian PPN/Bappenas.

ejournal unira malang. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM Pasca Pandemi COVID-19 Di Indonesia. Ejournal Unira Malang.

Janah, S. M. (2024). Pemberdayaan UMKM sebagai Strategi Pemerintah untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020–2023. Jurnal of Economics and Social Sciences, 1(1), 91–105.

Stringer, D. (2024). UMKM Kesulitan Terapkan ESG, Ternyata Ini Sebabnya. The Asian Post.

Untan Jurnal. (2020). STRATEGI UMKM DALAM MENGHADAPI PASCA PANDEMI COVID-19. Jurnal Untan, 1-15.

Utami, B. S. A. (2024). Dampak Corona Virus-19 (Covid-19) Terhadap Perekonomian Masyarakat Kelurahan Ule Kecamatan Asakota. Jurnal Ekonomi dan Sosial Adidharma, 1(1), 1–10.